BLORA – Ketidakpastian operasional pabrik gula yang dikelola PT GMM di bawah naungan Perum BULOG kembali memicu respons keras dari kalangan petani tebu di Kabupaten Blora. Persoalan tersebut mencuat dalam pertemuan antara Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora dengan Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Sri Setyorini pada Jumat (27/3/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, itu menjadi ruang penyampaian hasil konsolidasi petani sekaligus penegasan tuntutan terkait kepastian musim giling 2026 di kompleks pabrik gula PT GMM, Tinapan, Kecamatan Todanan.
Dalam laporan yang disampaikan, para petani menyoroti belum adanya realisasi komitmen perbaikan yang sebelumnya dijanjikan oleh Direksi BULOG. Janji tersebut mencakup penggantian dua unit boiler yang mengalami kerusakan berat serta pembenahan menyeluruh tata kelola operasional pabrik.
Menurut Sunoto, ketidakjelasan tersebut menimbulkan keresahan luas di kalangan petani tebu yang menggantungkan ekonomi pada keberlangsungan musim giling.
Komitmen yang pernah disampaikan di hadapan pemerintah daerah dan perwakilan DPRD hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut konkret,” ujarnya.
Selain menuntut kepastian operasional, APTRI Blora juga mendorong opsi alternatif apabila pihak BULOG dinilai tidak mampu mengelola pabrik secara berkelanjutan. Petani meminta agar pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak swasta yang dinilai lebih siap secara teknis maupun manajerial. Langkah tersebut, menurut mereka, diperlukan untuk mencegah berulangnya ketidakpastian yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani tebu.
Sebagai bentuk eskalasi aspirasi, petani merencanakan aksi damai yang akan digelar pada Kamis, 2 April 2026 di kawasan Alun-Alun Blora. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 5.000 peserta dengan dukungan ratusan armada kendaraan.
Meski dalam skala besar, panitia menegaskan bahwa kegiatan akan berlangsung tertib, mengedepankan pendekatan damai, serta tidak mengganggu ketertiban umum. Aksi ini disebut sebagai bentuk tekanan moral agar pemerintah pusat dan pihak terkait segera memberikan kepastian kebijakan.
Kekecewaan petani berakar dari insiden penghentian giling pada musim 2025 akibat kerusakan fasilitas produksi, yang menyebabkan kerugian petani ditaksir mencapai Rp75 miliar. Kondisi tersebut memicu krisis kepercayaan terhadap manajemen pengelolaan pabrik.
Sejumlah pihak internal juga menilai bahwa keterlambatan penanganan infrastruktur telah memperburuk dampak ekonomi di tingkat petani.
Dalam penutup pernyataannya, perwakilan petani menekankan harapan agar persoalan ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Mereka meminta agar kebijakan strategis sektor gula nasional tidak mengabaikan keberlangsungan hidup petani tebu rakyat.
