Bojonegoro — Ketidakpastian menyelimuti pembangunan jembatan di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, setelah proyek yang diharapkan menjadi urat nadi mobilitas warga itu mengalami keterlambatan signifikan. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (16/4/2026) untuk memastikan penyebab mandeknya pekerjaan.
Kunjungan tersebut tidak dilakukan secara simbolis. Wabup hadir bersama tim lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, unsur Kecamatan Dander, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro turut ambil bagian dalam peninjauan, membawa mandat untuk mengurai persoalan dari sisi teknis hingga administratif.
Di tengah lokasi proyek yang belum menunjukkan perkembangan berarti, Nurul Azizah menyampaikan penegasan bahwa setiap pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) wajib dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menolak alasan normatif yang kerap digunakan untuk menutupi keterlambatan.
Kita tidak ingin ada pembiaran. Harus jelas di mana titik masalahnya, apakah perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak sesuai, atau pengawasan yang lemah. Semua harus diungkap secara transparan,” tegasnya.
Instruksi pun langsung diberikan. Dinas PU Bina Marga diminta melakukan audit teknis secara komprehensif, termasuk mengevaluasi mutu konstruksi yang telah dikerjakan. Sementara itu, Inspektorat diberi kewenangan untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran administratif maupun indikasi penyimpangan anggaran.
Langkah tegas ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga integritas pembangunan, khususnya di tingkat desa. Proyek jembatan Ngablak bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan sarana vital yang menopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Di sisi lain, warga yang menyaksikan langsung kondisi proyek mengungkapkan kekecewaan sekaligus harapan. Mereka mendesak agar pemerintah tidak hanya berhenti pada inspeksi, tetapi juga segera mengambil keputusan konkret yang mampu mempercepat penyelesaian pembangunan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kejelasan hasil evaluasi akan menjadi penentu, apakah proyek ini dapat segera kembali berjalan sesuai rencana atau justru mengungkap persoalan yang lebih mendalam dalam tata kelola pembangunan desa.
