PAMEKASAN — Kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang dinilai berpotensi terjebak dalam rutinitas seremonial dan pemborosan anggaran mendapat respons dari Polres Pamekasan. Institusi kepolisian tersebut menegaskan bahwa forum diskusi yang digelar di wilayah hukumnya diarahkan untuk menghasilkan langkah konkret, bukan berhenti pada pertukaran gagasan maupun dokumen rekomendasi.
Sikap itu disampaikan Polres Pamekasan sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden agar setiap kegiatan pemerintahan memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan masyarakat.
Kasihumas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama, mengatakan pihaknya sepakat bahwa kegiatan yang menggunakan sumber daya negara maupun institusi harus memberikan keluaran yang nyata.
“Pada prinsipnya, Polres Pamekasan sangat mendukung dan sepakat dengan arahan Presiden Prabowo bahwa kegiatan pemerintah tidak boleh sekadar seremonial atau pemborosan. FGD yang dilaksanakan Polres Pamekasan sifatnya action-oriented atau berbasis aksi nyata,” ujar Yoni.
Menurut dia, FGD yang diselenggarakan kepolisian bukan dimaksudkan sebagai ruang diskusi yang berhenti pada pembahasan persoalan. Forum tersebut menjadi sarana untuk mempertemukan kepolisian dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan guna membaca persoalan secara lebih utuh sekaligus menyusun langkah penanganannya.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Dinamika sosial, perbedaan pandangan, perkembangan ruang digital, serta potensi polarisasi di tengah masyarakat membutuhkan komunikasi dan kolaborasi lintas elemen.
Atas dasar itu, setiap gagasan yang muncul dalam forum diharapkan dapat diterjemahkan menjadi agenda bersama yang dapat dilaksanakan di lapangan.
“Dengan demikian, output utama dari agenda FGD ini bukan sekadar lembaran dokumen rekomendasi, melainkan langkah kerja bersama secara nyata demi menjaga kondusivitas serta kenyamanan seluruh warga Pamekasan,” tegas Yoni.
Komitmen tersebut sebelumnya diwujudkan Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat melalui FGD bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika Memperkuat Kesatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital”.
Forum tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tatag Trawang Tungga Polres Pamekasan, Kamis (13/8/2026), dengan menghadirkan sejumlah elemen masyarakat.
Tema yang diangkat mencerminkan perhatian kepolisian terhadap tantangan sosial yang berkembang di era digital. Ruang digital yang semestinya menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi dapat pula menjadi tempat berkembangnya disinformasi, provokasi, maupun narasi yang berpotensi memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.
Karena itu, penguatan persatuan dipandang tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal. Diperlukan komunikasi langsung antara aparat kepolisian dan masyarakat agar berbagai persoalan dapat dibicarakan secara terbuka sebelum berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas keamanan.
FGD tersebut dihadiri Pejabat Utama Polres Pamekasan, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Pamekasan Farid Afandi bersama jajaran pengurus, tokoh masyarakat, perwakilan Sabuk Kamtibmas, serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa upaya menjaga keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Kondusivitas daerah membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Bagi Polres Pamekasan, keberhasilan FGD tidak diukur dari seberapa formal sebuah kegiatan berlangsung atau seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan. Ukurannya justru terletak pada sejauh mana kesepakatan dalam forum dapat diterjemahkan menjadi tindakan.
Pendekatan semacam itu menempatkan FGD sebagai instrumen untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan respons bersama terhadap persoalan yang muncul di masyarakat.
Dalam konteks Pamekasan, sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya menjadi modal penting untuk menjaga persatuan di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat.
Polres Pamekasan pun memastikan bahwa forum komunikasi tersebut tidak berhenti ketika kegiatan berakhir. Setiap masukan dan kesepakatan yang dinilai relevan akan diarahkan menjadi bagian dari langkah kerja bersama di lapangan.
Dengan demikian, pesan yang hendak disampaikan Polres Pamekasan cukup jelas: FGD bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju tindakan. Forum diskusi hanya memiliki arti apabila mampu melahirkan keputusan, kolaborasi, dan perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prinsip tersebut sekaligus menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas bukan dua hal yang harus dipertentangkan dengan ruang dialog. Sebaliknya, forum yang dirancang secara tepat dapat menjadi sarana untuk memastikan setiap persoalan dibahas bersama, keputusan diambil secara terarah, dan langkah penyelesaiannya benar-benar dilaksanakan.
