BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pelantikan Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro periode 2026–2031. Acara yang berlangsung di Pendopo Malowopati, Rabu (24/6/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri atas penyandang disabilitas, pengurus organisasi, perwakilan instansi pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat yang selama ini aktif mendukung pemenuhan hak dan pemberdayaan kelompok disabilitas di Kabupaten Bojonegoro.
Mengusung tema “Menuju Disabilitas Berdaya, Mandiri, dan Sejahtera”, pelantikan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial pergantian kepengurusan, melainkan juga menandai dimulainya babak baru perjuangan organisasi dalam memperluas akses, kesempatan, dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 mampu menghadirkan kepemimpinan yang progresif dan membawa organisasi semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan para anggotanya.
“Selamat kepada seluruh pengurus PPDI yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan mampu menjadikan organisasi semakin kuat serta bermanfaat bagi seluruh anggotanya,” ujar Setyo Wahono dalam sambutannya.
Menurut Bupati, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus menjamin adanya kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus hadir melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas yang lebih ramah dan aksesibel.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo Wahono juga memberikan apresiasi terhadap kiprah PPDI yang selama ini konsisten menyuarakan isu kesetaraan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
“PPDI telah berjuang untuk menyuarakan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung serta memfasilitasi berbagai cita-cita dan program yang diperjuangkan organisasi ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menciptakan ruang yang memungkinkan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk berkembang, berkarya, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu.
Pelantikan pengurus baru PPDI Kabupaten Bojonegoro juga menjadi simbol penguatan gerakan pemberdayaan disabilitas di tingkat daerah. Dengan kepemimpinan yang baru, organisasi ini diharapkan mampu memperluas program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi, penguatan advokasi, serta perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung perjuangan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Bojonegoro. Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus dipelihara dan diperkuat demi menciptakan masa depan yang lebih inklusif.
Dengan terbentuknya kepengurusan PPDI periode 2026–2031, harapan besar tertuju pada lahirnya berbagai inovasi dan program yang mampu meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses kesempatan, serta mendorong kemandirian penyandang disabilitas. Dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diyakini akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Bojonegoro sebagai daerah yang ramah disabilitas dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh warganya.
