JAKARTA — Peran pers dinilai semakin penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Di saat informasi dapat menyebar dalam hitungan detik tanpa melalui proses verifikasi, media profesional dituntut tetap berpegang pada fakta, kode etik jurnalistik, serta prinsip keberimbangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Hashim Djojohadikusumo, saat menghadiri Pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa SMSI untuk Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, yang dirangkaikan dengan Dialog Nasional di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Hashim menegaskan, pers memiliki posisi yang berbeda dengan media sosial. Setiap informasi jurnalistik harus melewati proses pencarian fakta, verifikasi, dan konfirmasi sebelum disajikan kepada publik. Selain itu, pers memiliki identitas yang jelas serta terikat pada kode etik jurnalistik.
“Jadi peran pers sangat penting saat ini. Ini semua untuk memerangi berita-berita hoaks yang banyak beredar di medsos,” tegas Hashim.
Menurut Hashim, tantangan tersebut semakin besar karena generasi muda, khususnya Gen Z, kini lebih banyak mengonsumsi informasi melalui media sosial dibandingkan media arus utama.
Ia menyoroti karakter media sosial yang memungkinkan seseorang menyampaikan informasi tanpa identitas yang jelas dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban jurnalistik sebagaimana berlaku pada perusahaan pers.
“Tidak ada aturan orang menyampaikan di medsos. Medsos tidak membutuhkan identitas lengkap penyampainya. Entah ini kelemahan Undang-Undang kita. Ini yang menjadikan orang-orang bebas bermedsos. Tapi terkait kekurangan ini saya sudah bertemu dengan pihak Komdigi,” ujarnya.
Hashim menilai, keberadaan kode etik menjadi salah satu kekuatan utama pers dalam menjaga kualitas informasi. Menurut dia, media profesional memiliki kewajiban mendekati kebenaran melalui proses jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi pers yang baik harus menampilkan berita-berita yang benar. Karena pers memiliki identitas jelas, berbeda dengan medsos,” jelasnya.
Ia kemudian memberikan contoh informasi mengenai jumlah mahasiswa dari Pati yang disebut datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi. Menurut Hashim, angka maupun klaim semacam itu tidak boleh langsung dipercaya dan disebarluaskan sebelum dilakukan pengecekan.
“Ini pers harus cek dan ricek. Karena pers memiliki kode etik,” katanya.
Hashim juga menyinggung fenomena siaran langsung melalui media sosial dalam momentum demonstrasi. Ia mengaku baru mengetahui adanya pemberian hadiah kepada orang yang melakukan siaran langsung dari lokasi aksi. Menurutnya, mekanisme semacam itu patut mendapat perhatian karena identitas sponsor maupun motif di balik pemberian hadiah tersebut belum tentu diketahui publik.
“Hadiah itu dari sponsor. Sponsor juga tidak jelas identitasnya. Ini berbahaya,” ujarnya.
Di sisi lain, Hashim menegaskan bahwa Formas tetap menjalankan fungsi kritik terhadap pemerintah. Ia mengatakan kritik harus diberikan secara proporsional dan berdasarkan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
“Bila pemerintah ada kekurangan, saya kritik. Kalau bagus, ya saya bilang bagus,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus mengatakan, kehadiran Hashim dalam kegiatan SMSI tidak terlepas dari hubungan baik yang telah terjalin sejak lama. Ia menyebut telah mengenal Hashim sejak 2009 dalam konteks kegiatan Kadin.
Firdaus menegaskan, pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan industri pers nasional.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebutuhan terhadap fasilitas penunjang bagi konstituen Dewan Pers, termasuk tempat atau gedung serta infrastruktur server yang dinilai masih terbatas.
Firdaus juga menyinggung penyelenggaraan pengukuhan yang berlangsung pada 27 Agustus 2026, bertepatan dengan situasi pemberitaan mengenai aksi demonstrasi di Jakarta.
“Buktinya Jakarta aman saja dan kita harus perangi berita hoaks,” ujarnya.
Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya SMSI memperkuat jaringan Pokja News Room Jaga Desa di berbagai daerah. Setiap pengurus Pokja News Room tingkat provinsi terdiri atas sekitar enam hingga 10 orang.
Ke depan, pengurus tingkat provinsi diharapkan dapat membentuk dan mengukuhkan kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota di wilayah masing-masing. Dengan demikian, jaringan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemberitaan yang informatif, faktual, dan bertanggung jawab hingga ke tingkat daerah.
Selain pengukuhan, kegiatan juga diisi dengan Dialog Nasional yang menghadirkan Prof. Ahmad Riyad, PhD, akademisi dan pakar hukum, serta Yosep Kardinal, pakar pembiayaan perbankan. Diskusi dipandu moderator Prof. Dr. Taufikur Rohmad.
Dialog mengangkat tema “Katalisasi Ekonomi Desa: Integrasi Inisiatif Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan Ekosistem Start-Up Media.”
Pembahasan berlangsung menarik dengan menyoroti keterkaitan antara penguatan ekonomi desa, akses pembiayaan, perkembangan teknologi, serta peran media dalam membangun ekosistem informasi dan ekonomi digital.
Rangkaian kegiatan Pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa SMSI dan Dialog Nasional tersebut berakhir sekitar pukul 13.00 WIB.
