BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui Sapa Bupati edisi VI di Pendopo Malowopati, Kamis (3/9/2026). Mengangkat tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”, forum tersebut menjadi wadah untuk membahas arah penataan kota sekaligus penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dialog berlangsung dalam suasana kondusif dan terbuka. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah hadir secara langsung, didampingi jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), media, serta berbagai elemen masyarakat.
Masyarakat juga dapat mengikuti jalannya dialog melalui siaran langsung kanal YouTube Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Radio Malowopati FM. Kehadiran platform tersebut memperluas akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan yang sedang disiapkan pemerintah daerah.
Pada edisi kali ini, pembahasan difokuskan pada sejumlah program yang berada di bawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP CK) serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkop UM).
Kepala Dinas PKP CK Bojonegoro, Satito Hadi, menjelaskan bahwa instansinya menangani sejumlah bidang strategis, meliputi trotoar, gedung, perumahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pemeliharaan berbagai fasilitas.
Untuk 2026, pemerintah menetapkan empat ruang publik sebagai bagian dari agenda penataan kota. Keempat kawasan tersebut yakni Pasar Kota, Alun-Alun Bojonegoro, Masjid Darussalam, dan Taman Rajekwesi.
Penataan tersebut dirancang untuk mengembalikan sekaligus memperkuat fungsi ruang publik sebagai tempat masyarakat berinteraksi. Tidak hanya dari sisi sosial, kawasan tersebut diharapkan mampu menopang kegiatan ekonomi, kebudayaan, serta menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman.
“Revitalisasi ini bertujuan mengoptimalisasi ruang publik sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat Bojonegoro,” ujar Satito.
Di sisi lain, pembenahan pasar menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Kepala Dindagkop UM Kabupaten Bojonegoro, Mohammad Akhmadi, memaparkan rencana revitalisasi Pasar Kota yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pasar.
Pemerintah ingin mengubah persepsi terhadap pasar tradisional yang selama ini kerap identik dengan kawasan kumuh dan kurang tertata. Revitalisasi diharapkan menghadirkan pasar yang lebih bersih, tertib, nyaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan karakter lokal.
“Di tahun 2026 ini ada revitalisasi Pasar Kota agar tampilannya jauh lebih baik, bersih, dan modern tanpa menghilangkan kearifan lokal. Ke depan, Pasar Kota diarahkan menjadi pasar semi modern yang dilengkapi fasilitas seperti eskalator dan area parkir di setiap lantai,” terang Akhmadi.
Konsep pasar yang dirancang pemerintah tidak hanya menyentuh aspek bangunan. Tata kelola dan sistem perdagangan juga akan dibenahi melalui penerapan standar keamanan dan ketertiban.
Sistem zonasi pedagang menjadi salah satu pendekatan yang disiapkan untuk membuat aktivitas perdagangan lebih teratur sekaligus mengurangi risiko kontaminasi silang antarjenis komoditas. Pemerintah juga akan memperhatikan sirkulasi koridor, sanitasi, pencahayaan, dan sirkulasi udara agar pasar memenuhi standar kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung.
Dalam pengembangan jangka panjang, pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan pasar tematik. Konsep tersebut diharapkan dapat memberikan identitas yang lebih kuat bagi kawasan perdagangan sekaligus membuka peluang pengembangan aktivitas ekonomi baru.
Penataan pasar turut menyentuh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan penataan kota tetap memperhitungkan keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian dari denyut ekonomi daerah.
Dindagkop UM menyatakan telah menyiapkan sejumlah titik yang dapat menjadi kawasan ekonomi kerakyatan bagi PKL. Penempatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pedagang dengan kebutuhan akan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman.
Pemerintah juga mengajak para pedagang dan masyarakat untuk terlibat menjaga kawasan yang telah ditata. Keberhasilan penataan, menurut pemerintah, tidak hanya ditentukan pembangunan sarana fisik, tetapi juga kesadaran bersama dalam memelihara ketertiban.
“Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari masyarakat demi meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota, khususnya pada kawasan pasar di Bojonegoro,” pungkas Akhmadi.
Sapa Bupati sendiri merupakan program dialog rutin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang digelar setiap bulan. Di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, forum tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Melalui dialog tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai persoalan, usulan, maupun kritik kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah memperoleh kesempatan untuk menjelaskan kebijakan sekaligus memahami kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
Pola komunikasi dua arah ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan publik. Aspirasi masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai masukan, tetapi menjadi bagian dari proses membangun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
Pada akhirnya, Sapa Bupati edisi VI memperlihatkan bahwa agenda penataan kota Bojonegoro tidak semata berkaitan dengan perubahan wajah kawasan. Di balik revitalisasi ruang publik dan pasar, terdapat upaya pemerintah menciptakan kota yang lebih tertata sekaligus memberikan ruang yang lebih baik bagi masyarakat untuk beraktivitas dan mengembangkan perekonomian.
