JAKARTA — Memasuki hari keempat setelah gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), operasi kemanusiaan Polri terus bergerak. Ribuan personel dikerahkan untuk membantu evakuasi, memberikan pelayanan kepada pengungsi, mendistribusikan bantuan, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Berdasarkan data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, bencana tersebut telah menyebabkan 71 orang meninggal dunia. Sebanyak 59.647 warga terpaksa mengungsi, dengan jumlah pengungsi terbesar tercatat berada di Kabupaten Manggarai.
Di tengah kondisi tersebut, Polri mengerahkan 1.474 personel untuk mendukung penanganan bencana. Pengerahan kekuatan itu mencakup unsur kepolisian di berbagai lini, termasuk personel Brigade Mobil (Brimob) yang ditempatkan di sejumlah titik terdampak.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengerahan personel dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Sejak awal bencana hingga memasuki hari keempat, Polri tetap konsisten hadir dan bergerak. Personel Brimob terus dikerahkan untuk membantu evakuasi dan pelayanan masyarakat, sementara dukungan logistik terus didorong ke wilayah terdampak,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis.
Operasi kemanusiaan tidak hanya berfokus pada evakuasi korban dan distribusi bantuan. Polri juga berupaya memulihkan akses komunikasi di lokasi pengungsian, yang menjadi kebutuhan penting dalam situasi darurat.
Pada Kamis (20/8/2026), sebanyak 10 personel Korbrimob Polri yang dipimpin Ipda Alfonsius Anselmus membantu proses evakuasi korban menuju Posko Kesehatan Pengungsian di Desa Damer, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Evakuasi tersebut dilakukan bersama Basarnas.
Di Posko Pengungsian Barangkolong, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, personel TIK Korbrimob juga memasang perangkat Starlink dan Wontech di Posko Brimob.
Dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat akses komunikasi sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan daya listrik bagi pengungsi dan relawan. Dalam kondisi bencana, keberadaan jaringan komunikasi menjadi bagian penting dari koordinasi evakuasi, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, lima personel Korbrimob di bawah pimpinan Danki Penugasan AKP Roy Ronaldo Dansu melakukan pendataan sekaligus menyalurkan bantuan di Posko Terpadu Polri Peduli Bencana Barangkolong.
Bantuan diarahkan kepada masyarakat terdampak dengan memperhatikan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk batita dan balita. Sembako serta kebutuhan dasar lainnya turut disalurkan kepada para pengungsi.
Menurut Trunoyudo, pendataan menjadi salah satu kunci agar distribusi bantuan tidak sekadar cepat, tetapi juga tepat sasaran.
“Kebutuhan di setiap lokasi berbeda. Karena itu personel terus melakukan pendataan dan asesmen agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga. Selama masa tanggap darurat, pelayanan dan dukungan akan terus kami lakukan,” katanya.
Selain memperkuat personel di lapangan, Polri terus menggerakkan dukungan logistik dari tingkat pusat menuju wilayah terdampak.
Data Biroops Polda NTT per 19 Agustus 2026 pukul 20.00 WIB mencatat, bantuan logistik dari Mabes Polri yang telah dikirim hingga 18 Agustus 2026 mencapai 19.588 kilogram atau sekitar 19,6 ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.963 kilogram dikirim melalui penerbangan reguler dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 5.625 kilogram lainnya dikirim melalui penerbangan dari Pondok Cabe.
Bantuan itu terdiri atas berbagai kebutuhan penanganan darurat, mulai dari makanan siap saji atau MTP, selimut, tenda, Wontech, obat-obatan, perlengkapan K-9, banner dan stiker, hingga sejumlah perlengkapan pendukung operasi kemanusiaan.
Besarnya volume bantuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada pengerahan personel. Rantai pasokan kebutuhan dasar juga harus terus dijaga agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat memperoleh dukungan selama masa tanggap darurat.
Dukungan terhadap penanganan bencana juga datang dalam bentuk bantuan keuangan.
Dalam periode 15–19 Agustus 2026, dukungan kemanusiaan berupa uang tunai tercatat mencapai Rp2.898.300.000.
Dana tersebut berasal dari sejumlah unsur, yakni Polda jajaran sebesar Rp1.201.000.000, Bhayangkari Polda Sumatera Utara sebesar Rp300.000.000, serta kontribusi masyarakat yang mencapai Rp1.397.300.000.
Polri menegaskan, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam penanganan bencana berskala besar, tantangan tidak hanya berupa pencarian dan evakuasi korban. Setelah fase awal terlewati, kebutuhan masyarakat di pengungsian menjadi persoalan yang harus ditangani secara berkelanjutan.
BNPB menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagai salah satu fokus utama, mencakup makanan, air minum, tempat tinggal sementara, matras, selimut, layanan kesehatan, sanitasi, serta kebutuhan kelompok rentan.
Karena itu, Polri terus memperkuat koordinasi dengan BNPB, BPBD, TNI, Basarnas, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat.
Sinergi lintas sektor diperlukan agar distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, evakuasi, pemulihan komunikasi, hingga perlindungan kelompok rentan dapat berjalan dalam satu koordinasi yang terpadu.
“Penanganan bencana membutuhkan kerja bersama. Polri terus memperkuat sinergi dengan seluruh unsur terkait. Selama masyarakat masih membutuhkan bantuan, personel Polri akan terus berada di lapangan dan dukungan logistik akan terus kami dorong sesuai kebutuhan,” tegas Trunoyudo.
Memasuki hari keempat pascagempa, operasi kemanusiaan di NTT masih berlangsung. Personel Polri tetap berada di tengah masyarakat, Brimob melanjutkan tugas evakuasi dan pelayanan, sementara bantuan logistik terus bergerak menuju titik-titik yang membutuhkan.
Di tengah situasi darurat yang belum sepenuhnya pulih, keberlanjutan dukungan menjadi hal yang menentukan. Bagi masyarakat yang masih bertahan di pengungsian, kehadiran personel dan tersedianya kebutuhan dasar bukan sekadar bantuan, melainkan bagian penting dari upaya melewati masa sulit setelah bencana.
