LAMONGAN — Komitmen memperkuat hubungan antara legislatif dan insan pers kembali ditegaskan dalam audiensi antara Komisi A bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lamongan dengan Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Lamongan, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Lamongan, Minggu (25/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka itu menjadi ruang dialog strategis untuk membahas penguatan sinergi antara media dan pemerintah daerah, sekaligus menyoroti pentingnya keadilan dalam kemitraan media, khususnya bagi media lokal di Kabupaten Lamongan.
Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, didampingi anggota Komisi A Suherman serta sejumlah anggota dewan lainnya. Dari pihak PJI Lamongan hadir Ketua PJI Ir. Handoyo bersama jajaran pengurus organisasi dan perwakilan sejumlah media.
Dalam forum tersebut, Ketua PJI Lamongan, Handoyo, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DPRD Lamongan yang dinilai memberikan ruang komunikasi positif bagi insan pers. Menurutnya, media memiliki posisi penting dalam menjaga transparansi informasi publik sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Pers bukan hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi juga menjadi mitra strategis pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang edukatif, objektif, dan membangun,” ujarnya di hadapan peserta audiensi.
Ia menambahkan, kolaborasi yang sehat antara media dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Pandangan serupa disampaikan Humas PJI Lamongan, Nuhan Ubed. Ia menekankan bahwa hubungan harmonis antara media dengan seluruh pemangku kepentingan di Lamongan perlu terus dijaga, terlebih di tengah derasnya arus informasi digital yang berkembang sangat cepat.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya masyarakat. Karena itu, sinergi yang baik antara pemerintah dan media dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Sinergi antara media dan pemerintah sangat penting agar iklim demokrasi tetap sehat dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta berimbang,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi media di lapangan. Salah satu isu yang mengemuka adalah mengenai keadilan kemitraan media, terutama terkait kesempatan media lokal dalam memperoleh akses informasi maupun kerja sama dengan pemerintah daerah.
Perwakilan media Pantura menyoroti perlunya perlakuan yang setara terhadap seluruh perusahaan media tanpa diskriminasi. Menurutnya, setiap media memiliki kontribusi yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang konstruktif.
Karena itu, ia berharap tidak ada lagi praktik perlakuan tebang pilih dalam menjalin kemitraan maupun distribusi akses informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, jajaran Komisi A dan Banggar DPRD Lamongan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan dari insan pers.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, menegaskan bahwa DPRD Lamongan terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan dari media sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan transparan.
Kami menyambut baik seluruh masukan dari rekan-rekan jurnalis. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan program pembangunan sekaligus menjadi kontrol sosial yang konstruktif,” kata Dimyati.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh organisasi media dan aliansi pers di Kabupaten Lamongan berhak memperoleh perhatian yang proporsional, baik dalam hal akses informasi, perlindungan profesi, maupun penghormatan secara sosial dan profesional.
Audiensi kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi antara DPRD Lamongan dan insan pers. Kedua pihak berharap hubungan yang semakin solid tersebut dapat mendukung terciptanya pembangunan daerah yang lebih terbuka, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
