BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum ini menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.Kegiatan yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Jumat (27/3/2026), dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bojonegoro.
Kehadiran perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan turut memperkaya substansi pembahasan.
Partisipasi sejumlah daerah sekitar, seperti Blora, Ngawi, Tuban, Lamongan, Jombang, dan Nganjuk, mempertegas pentingnya pendekatan kolaboratif lintas wilayah dalam mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyoroti tekanan ekonomi global yang dinilai berdampak langsung hingga ke tingkat daerah. Ia menekankan urgensi adaptasi melalui efisiensi anggaran dan inovasi kebijakan di seluruh lini pemerintahan.
Kondisi ekonomi global saat ini menuntut kita untuk bekerja lebih cermat dan terukur. Seluruh OPD dan BUMD perlu fokus pada optimalisasi pendapatan serta pengendalian belanja dengan prinsip efisiensi,” ujarnya.
Di tengah tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tetap menetapkan arah pembangunan yang terfokus dan realistis. Untuk tahun 2027, dua sektor utama menjadi prioritas, yakni pertanian dan kesehatan.
Pada sektor pertanian, pemerintah daerah akan memperkuat tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor agraris yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Sementara itu, sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit guna memastikan akses pelayanan yang lebih merata dan berkualitas.
Menurut Wahono, investasi di bidang kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga menjadi fondasi dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul di masa depan.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin administratif, melainkan ruang partisipatif yang menentukan kualitas arah pembangunan daerah.
Pemerintah, kata dia, membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan yang inovatif dan solutif.“Sinergi yang telah terbangun, khususnya bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran,” katanya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya memastikan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak hanya responsif terhadap tantangan global, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara berkelanjutan.
