KUTACANE — Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam menangani aktivitas ilegal dan perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Menurut Salim, perlindungan kawasan konservasi tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, aparat penegak hukum, instansi terkait, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNGL harus bergerak dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi.
“Kita dukung penuh segala upaya penegakan hukum dan pemulihan fungsi kawasan hutan,” tegas Salim Fakhry.
Pernyataan tersebut disampaikan Salim seusai menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi Aceh yang membahas penyelesaian persoalan aktivitas ilegal dan perambahan di kawasan TNGL. Rapat berlangsung di Hotel The Pade, Kamis (27/8/2026).
Salim mengatakan, persoalan yang terjadi di kawasan konservasi memiliki kompleksitas tersendiri. Karena itu, pendekatan penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pengawasan berkelanjutan, pencegahan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi strategis kawasan hutan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, lanjut dia, akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kawasan hutan sekaligus memperkuat pengawasan di wilayah yang menjadi perhatian.
Patroli gabungan juga akan dioptimalkan sebagai bagian dari langkah preventif untuk mencegah perambahan maupun berbagai bentuk aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan konservasi.
“Kerja sama antarpihak harus terus diperkuat. Kita tidak ingin penanganan dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi agar perlindungan kawasan dapat berjalan secara efektif,” ujarnya.
Selain pengawasan dan patroli, Pemkab Aceh Tenggara juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNGL. Edukasi dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai batas, fungsi, serta pentingnya menjaga kawasan konservasi bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Rapat koordinasi tingkat Provinsi Aceh tersebut secara khusus membahas berbagai langkah penanganan dan solusi strategis terhadap aktivitas ilegal serta perambahan di kawasan TNGL. Penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya pelanggaran sekaligus mendorong pemulihan fungsi kawasan yang telah mengalami gangguan.
Bagi Aceh Tenggara, keberadaan TNGL memiliki arti penting, bukan hanya sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang menopang keseimbangan lingkungan. Karena itu, upaya perlindungan kawasan membutuhkan konsistensi, pengawasan di lapangan, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry didampingi Camat Darul Hasanah Hayadun, Camat Leuser Usman, Camat Tanoh Alas Karimin, serta Camat Babul Rahmah Rimandani.
