BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai membangun strategi baru untuk memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus memastikan hasil pertanian lokal memiliki pasar yang lebih luas. Melalui Gerakan ASN Peduli Pangan, aparatur sipil negara (ASN), jajaran badan usaha milik daerah (BUMD), dan masyarakat didorong tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga bagian dari upaya mempromosikan produk pangan yang dihasilkan petani Bojonegoro.
Gerakan tersebut ditandai dengan peluncuran beras lokal Rajekwesi yang diproduksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Peluncuran ini tidak sekadar memperkenalkan produk pangan baru, melainkan menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi, kualitas, harga, distribusi, hingga pemasaran.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengatakan kekuatan daerah sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Jawa Timur harus diikuti kemampuan untuk menyerap dan menggunakan produk yang dihasilkan sendiri.
Menurutnya, Bojonegoro memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, besarnya produksi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat konsumsi produk lokal di daerah.
“Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil produk pertanian terbesar kedua di Jawa Timur. Tetapi kita masih membeli produk dari luar daerah atau luar kota. Ini menjadi pertanyaan sekaligus pekerjaan rumah bagi kita,” ujarnya.
Persoalan tersebut, kata Setyo Wahono, tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah perlu memastikan seluruh mata rantai pangan bekerja secara terpadu, termasuk sistem logistik, penyimpanan, distribusi, pemasaran, hingga penciptaan pasar yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani.
Dalam konteks itu, ASN dan masyarakat dinilai memiliki posisi strategis. Dengan jumlah ASN serta jajaran BUMD yang besar, pemerintah memiliki basis konsumen sekaligus jaringan promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk pangan lokal kepada masyarakat secara lebih luas.
“Marketingnya sudah banyak, instrumennya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitas dan harga produk agar tetap kompetitif,” tegasnya.
Bupati kemudian mengajak seluruh jajaran pemerintahan memulai gerakan tersebut dari langkah sederhana: membeli dan mengonsumsi beras produksi lokal.
Untuk tahap awal, ia berharap setiap orang dapat membeli sedikitnya 15 kilogram beras dalam satu bulan. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat menjadi bentuk nyata dukungan terhadap petani sekaligus sarana bagi pemerintah untuk menguji langsung penerimaan masyarakat terhadap produk pangan daerah.
“Semangatnya adalah menjaga kemandirian pangan. Kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu mencoba produknya. Kalau ada yang merasa rasanya belum sesuai, silakan memberikan masukan. Jangan langsung menolak. Kita evaluasi dan perbaiki bersama,” katanya.
Setyo Wahono menekankan bahwa keberhasilan produk pangan lokal pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan produk tersebut menjawab kebutuhan konsumen.
Kualitas harus terjaga, sementara harga harus tetap kompetitif. Dengan demikian, masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk memilih produk lokal bukan semata-mata karena ajakan pemerintah, melainkan karena produk tersebut memang mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
Pandangan itu menjadi penting karena gerakan mencintai produk lokal tidak cukup berhenti pada kampanye. Produk yang dihasilkan harus memiliki standar mutu, ketersediaan yang konsisten, harga yang wajar, serta jaringan distribusi yang mampu menjangkau konsumen.
Di sisi lain, kehadiran Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro diharapkan menjadi salah satu penghubung utama antara kepentingan petani, konsumen, dan pemerintah daerah.
Direktur Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro, Khoirul Huda, menjelaskan bahwa pembentukan BUMD tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat daerah dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani, serta menggerakkan perekonomian daerah.
Perumda juga memiliki mandat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini Perumda Pangan Mandiri masih tergolong baru. Kami sedang menyiapkan produk beras lokal juga dengan merek Rojo Nogo yang seluruh bahan bakunya berasal dari hasil pertanian petani Bojonegoro. Produk ini direncanakan beredar secara luas pada tahun 2027 setelah seluruh proses perizinan selesai,” jelasnya.
Khoirul mengatakan, Gerakan ASN Peduli Pangan juga berfungsi sebagai ruang untuk memperoleh masukan langsung dari konsumen sebelum produk dipasarkan dalam skala lebih luas.
Menurut dia, kritik dan saran masyarakat diperlukan untuk memastikan produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Kami ingin memastikan beras yang diproduksi Perumda Pangan Mandiri benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk yang kami hasilkan,” katanya.
Perumda Pangan Mandiri, lanjutnya, akan memfokuskan produksi pada segmen beras premium. Strategi tersebut dimaksudkan agar produk BUMD tidak mengambil ruang usaha yang selama ini telah ditempati pelaku usaha kecil dan UMKM di sektor pangan.
Sementara untuk harga jual, Perumda akan menyesuaikannya dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya ingin menciptakan produk pangan dengan label lokal, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan produk tersebut bertahan dan berkembang di pasar.
Gerakan ASN Peduli Pangan pada akhirnya diarahkan untuk membangun rantai pangan daerah yang lebih kuat. Petani berada pada posisi sebagai produsen, Perumda Pangan Mandiri sebagai pengelola, sementara ASN dan masyarakat berperan sebagai konsumen sekaligus promotor produk lokal.
Jika mata rantai tersebut berjalan secara konsisten, hasil pertanian Bojonegoro diharapkan tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas yang diproduksi dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi sumber nilai ekonomi yang berputar di dalam daerah.
Bagi petani, tersedianya pasar yang jelas berarti meningkatnya kepastian penyerapan hasil panen. Bagi masyarakat, keberadaan produk pangan lokal dapat memperluas pilihan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah, penguatan ekosistem tersebut berpotensi mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kontribusi sektor pangan terhadap pembangunan daerah.
“Harapan kami, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, ASN, petani, dan masyarakat, ketahanan pangan Bojonegoro semakin kuat. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memakmurkan petani, menjaga ketersediaan pangan, dan mewujudkan Bojonegoro yang lebih sejahtera,” pungkas Khoirul Huda.
Gerakan tersebut kini menempatkan beras lokal bukan sekadar sebagai komoditas konsumsi, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan tersebut mampu diterjemahkan menjadi permintaan pasar yang berkelanjutan, kualitas produk yang konsisten, serta kesejahteraan petani yang benar-benar meningkat.
