Kapolri Tinjau Dampak Gempa NTT, Polri Kerahkan Personel dan Ratusan Ton Bantuan

  • Bagikan
Image1787105990

NUSA TENGGARA TIMUR — Penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus diperkuat. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026), sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian mendapat perhatian.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta sejumlah pejabat terkait tidak hanya melihat kondisi masyarakat terdampak, tetapi juga menyerahkan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan pascabencana.

Kehadiran pimpinan Polri di tengah masyarakat terdampak menjadi bagian dari langkah untuk memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR), evakuasi korban, pelayanan kesehatan, penanganan masa tanggap darurat, hingga distribusi kebutuhan dasar.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendapatkan tugas untuk membantu seluruh proses penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolri.

Data sementara menunjukkan dampak bencana cukup besar. Sebanyak 1.245 orang tercatat menjadi korban, terdiri atas 67 orang meninggal dunia, 509 orang mengalami luka berat, dan 669 orang mengalami luka ringan.

Di sisi lain, sekitar 27.700 warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi. Mereka tersebar di 107 titik pengungsian yang berada di tujuh kabupaten.

Kapolri menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan korban meninggal dunia, mereka yang mengalami luka, serta warga yang masih bertahan di pengungsian.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” kata Kapolri.

Menurut Kapolri, sebagian besar lokasi pengungsian kini telah dapat dijangkau. Polri bersama unsur terkait terus mendatangi titik-titik pengungsian untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak.

Untuk memperkuat koordinasi di lapangan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana. Satu posko ditempatkan di Labuan Bajo, sementara tujuh lainnya berada di wilayah Polres yang terdampak.

Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan sekaligus koordinasi penanganan bencana. Dari posko inilah kebutuhan masyarakat yang berkembang di lapangan dihimpun dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Polri juga mengirimkan 236 personel bantuan bawah kendali operasi (BKO) ke Polda NTT.

Personel tersebut memiliki beragam kemampuan, antara lain SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, pencarian menggunakan anjing pelacak atau K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan distribusi bantuan kemanusiaan.

Pengerahan personel dilakukan untuk memastikan penanganan tidak hanya berorientasi pada evakuasi dan penyelamatan korban, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi masyarakat selama berada di pengungsian.

Dukungan logistik juga terus digulirkan. Hingga saat ini, Polri telah menyalurkan 247,66 ton bantuan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri maupun Polda jajaran.

Bantuan tersebut mencakup bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Kapolri menegaskan bahwa distribusi bantuan akan dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan di setiap wilayah. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala agar bantuan yang dikirim benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Kami akan terus bergerak dan melakukan evaluasi setiap hari untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat segera dipenuhi secara bertahap,” tutur Kapolri.

Dalam peninjauan ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Polri secara khusus menyalurkan 3.500 paket bantuan sosial.

Selain itu, bantuan yang diberikan mencakup 500 mainan anak-anak, 39 kasur, 10 tandon air, serta 36 boks obat-obatan. Seluruh bantuan tersebut diangkut menggunakan enam truk.

Bantuan untuk anak-anak menjadi salah satu perhatian karena kondisi pengungsian tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan psikologis. Kehadiran mainan diharapkan dapat membantu menciptakan ruang yang lebih ramah bagi anak-anak di tengah situasi bencana.

Kondisi geografis dan kerusakan akses menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian bantuan. Karena itu, Polri menyiapkan sejumlah sarana transportasi udara untuk menjangkau wilayah yang belum dapat dilayani secara optimal melalui jalur darat.

Polri menyiagakan pesawat Beechjet, pesawat CN, pesawat Casa, serta helikopter. Sarana tersebut digunakan untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, sekaligus melakukan pemantauan terhadap wilayah terdampak.

Selain armada udara, Polri juga menyiagakan satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter. Armada tersebut terdiri atas Kapal KP Bima 7014 kelas A3, dua helikopter AW 169, satu helikopter Bell-429, serta masing-masing satu pesawat CN, Casa, dan Beechjet.

Di tengah kondisi pengungsian, pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Kapolri memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan akan mendapatkan bantuan. Apabila kondisi pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, proses rujukan ke rumah sakit terdekat akan difasilitasi, termasuk kebutuhan evakuasi dan transportasi.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk ibu hamil yang mendekati masa persalinan.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri mengakui bahwa tidak seluruh wilayah dapat menerima bantuan dalam waktu yang sama. Keterbatasan akses dan jalur distribusi masih menjadi persoalan di sejumlah lokasi.

Namun, Polri bersama seluruh unsur penanganan bencana terus mencari jalur alternatif agar distribusi tidak terhenti.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Menurut Kapolri, situasi tersebut menjadi alasan penting bagi seluruh unsur penanganan bencana untuk terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan strategi distribusi berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Penanganan bencana gempa di NTT tidak dilakukan Polri seorang diri. Kapolri menegaskan pentingnya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, pemerintah daerah, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Sinergi tersebut diperlukan agar proses pencarian dan pertolongan, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, pengamanan, hingga pemulihan wilayah dapat berjalan dalam satu koordinasi yang terpadu.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Kapolri.

Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada penyelamatan korban. Di balik angka korban dan besarnya jumlah pengungsi, terdapat kebutuhan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh makanan, air bersih, tempat berlindung, layanan kesehatan, perlindungan, serta dukungan untuk kembali membangun kehidupan mereka.

Kapolri berharap kondisi di NTT segera membaik dan seluruh rangkaian penanganan dapat berjalan lancar. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara bertahap.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *