SAMARINDA — Kedatangan Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, bersama istrinya, Susy, di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (18/8/2026) siang, menjadi awal dari rangkaian agenda penting organisasi pers tersebut di Benua Etam.
Hartanto Boechori dan Susy disambut jajaran PJI Kalimantan Timur dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum konsolidasi internal menjelang pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PJI Kalimantan Timur periode 2026–2030.
Agenda pengukuhan dijadwalkan berlangsung di Gedung UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kemakmuran, Kota Samarinda, Kamis (20/8/2026), mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai.
Bagi PJI, pengukuhan tersebut tidak sekadar menandai terbentuknya kepengurusan baru. Agenda itu dipandang sebagai momentum untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menegaskan kembali tanggung jawab profesi jurnalistik di tengah dinamika Kalimantan Timur yang terus berkembang.
Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) telah membawa perubahan besar terhadap wajah kawasan tersebut, sekaligus meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, pemerintahan, lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam konteks itu, pers dituntut untuk tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga mampu menjaga akurasi, independensi, keberimbangan, serta integritas dalam setiap karya jurnalistik.
PJI diharapkan dapat mengambil bagian dalam dinamika tersebut dengan memperkuat profesionalisme para jurnalis dan menghadirkan pemberitaan yang mampu memberikan informasi secara jernih kepada masyarakat.
Ketua Umum PJI Hartanto Boechori mengajak seluruh wartawan, anggota PJI, mitra organisasi, serta sahabat pers di Kalimantan Timur untuk menghadiri langsung agenda pengukuhan tersebut.
“Datang, bersilaturahmi, bersatu, dan saksikan langsung lahirnya kepengurusan baru PJI Kaltim periode 2026–2030,” pesan Hartanto kepada keluarga besar PJI.
Ia menegaskan, pengukuhan PJI Kaltim harus menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan sekaligus menunjukkan eksistensi organisasi sebagai wadah para jurnalis yang memiliki komitmen terhadap profesionalisme dan integritas.
“Kepada seluruh keluarga besar PJI di Kalimantan Timur, kepada para wartawan, kepada anggota PJI, kepada para mitra PJI dan sahabat pers, mari hadir di acara pengukuhan PJI Kaltim di Samarinda. Tunjukkan bahwa PJI bukan sekadar nama. PJI adalah barisan jurnalis profesional yang menjunjung integritas, menjaga marwah pers, dan siap mengambil bagian dalam perjalanan besar Kalimantan Timur serta pembangunan IKN,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PJI Kaltim terpilih, Jerison Togelang, menyerukan agar seluruh anggota dan keluarga besar PJI memperkuat kebersamaan menjelang pelantikan.
“Dari Kalimantan Timur semangat Persatuan Jurnalis Indonesia kita kuatkan. Pimpinan tertinggi kita, Ketua Umum PJI, Bapak Hartanto Boechori bersama Ibu Susy telah tiba. Dari Samarinda PJI Kaltim dikukuhkan. Sekarang giliran seluruh keluarga besar PJI saya harapkan merapatkan barisan. Sampai jumpa di Samarinda. Salam PJI, Persatuan Jurnalis Indonesia. PJI Penegak Pilar Demokrasi,” ujar Jerison.
Kepengurusan baru PJI Kaltim periode 2026–2030 diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Lebih jauh, keberadaannya diharapkan mampu memperkuat solidaritas antarjurnalis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pers, serta mendorong praktik jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab.
Di tengah percepatan pembangunan Kalimantan Timur dan IKN, keberadaan pers yang kritis, independen, dan berintegritas menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai berbagai perkembangan di wilayah tersebut.
Dengan semangat persatuan dan konsolidasi organisasi, PJI Kaltim diharapkan mampu membangun peran yang lebih kuat dalam kehidupan pers di Kalimantan Timur. Karya jurnalistik yang profesional, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi modal utama untuk turut mengawal perjalanan Benua Etam dan pembangunan IKN.
