SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda prioritas pemerintah di bidang pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi yang dipimpin Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., bersama jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Selasar Patuh Mapolda Jatim, Selasa (21/7/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin, Inspektur Wilayah III Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Brigjen Pol. Hery Wiyanto, serta sejumlah pejabat utama Polda Jawa Timur.
Dalam audiensi tersebut, kedua institusi membahas berbagai langkah kolaboratif untuk mendukung percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga berkualitas, edukasi bagi calon pasangan muda, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, program keluarga berencana, hingga penguatan ketahanan keluarga.
Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Pasma Royce mengatakan, kerja sama lintas sektor merupakan salah satu kunci penting dalam memastikan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polda Jawa Timur dan BKKBN,” ujar Pasma.
Ia menegaskan, Polda Jawa Timur siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kerja sama yang telah terjalin agar tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan program saat ini.
Menurut Pasma, ruang koordinasi juga akan terus dibuka, termasuk melalui Biro Sumber Daya Manusia maupun satuan kerja terkait di lingkungan Polda Jatim. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi program BKKBN kepada personel Polri sekaligus memperkuat implementasinya di lapangan.
“ Kami juga membuka ruang koordinasi untuk pelaksanaan sosialisasi kepada personel melalui Biro SDM maupun satuan terkait sehingga program-program BKKBN dapat diimplementasikan secara optimal,” ungkapnya.
Sinergi antara Polda Jatim dan BKKBN, lanjut Pasma, diharapkan tidak berhenti pada tataran koordinasi, tetapi diterjemahkan dalam berbagai kegiatan konkret yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Inspektur Wilayah III Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Brigjen Pol. Hery Wiyanto mengapresiasi komitmen Polda Jawa Timur dalam mendukung program pembangunan keluarga.
Ia menilai, kolaborasi antara Polri dan BKKBN perlu terus diperkuat melalui implementasi nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran kedua institusi secara bersama-sama dapat memperluas jangkauan edukasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Kerja sama Polri dan BKKBN harus terus diperkuat melalui implementasi yang nyata di lapangan,” ujar Hery.
Hery menjelaskan, sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian dalam kolaborasi tersebut antara lain program Siap Nikah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, program keluarga berencana dengan semangat “Dua Anak Lebih Sehat”, serta percepatan penurunan stunting.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sekitar 1.300 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di berbagai kecamatan di Jawa Timur telah diarahkan untuk membangun sinergi dengan Bhabinkamtibmas.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi, pendampingan, serta deteksi terhadap berbagai persoalan keluarga dan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput.
BKKBN juga siap berkoordinasi apabila masih terdapat Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang belum melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan intervensi gizi diberikan secara tepat sasaran sebagai bagian dari strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin menambahkan, pihaknya berharap dukungan Polda Jatim dapat memperkuat pelaksanaan sejumlah program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Program-program tersebut meliputi TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), SIDAYA (Lansia Berdaya), serta pemanfaatan Superapps SAKINA sebagai sarana konsultasi keluarga.
“Kami juga berharap sosialisasi program-program tersebut dapat menjangkau peserta didik di SPN Polda Jatim sehingga dapat membentuk keluarga yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting sejak dini,” ujar Shodiqin.
Dalam audiensi tersebut, Polda Jawa Timur dan BKKBN juga membahas penyesuaian nota kesepahaman (MoU) yang akan berakhir pada 2027. Penyesuaian itu diperlukan agar kerja sama antarlembaga tetap selaras dengan dinamika kebijakan serta perkembangan program pemerintah di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Polda Jatim dan BKKBN Jawa Timur berupaya membangun kolaborasi yang lebih terintegrasi, dengan menempatkan edukasi, pendampingan, pemenuhan gizi, serta pencegahan stunting sebagai bagian dari agenda bersama untuk mewujudkan keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas.
