SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung agenda prioritas pemerintah di bidang pembangunan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan penurunan angka stunting.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi yang dipimpin Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. bersama jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Selasar Patuh Mapolda Jatim, Selasa (21/7/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin, Inspektur Wilayah III Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Brigjen Pol Hery Wiyanto, serta sejumlah pejabat utama Polda Jatim.
Dalam audiensi tersebut, kedua institusi menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih konkret dan terintegrasi untuk memastikan program pembangunan keluarga tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce mengatakan, kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan penguatan ketahanan keluarga.
“Silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polda Jawa Timur dan BKKBN,” ujar Brigjen Pasma.
Menurutnya, Polda Jatim siap memberikan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pencegahan stunting. Dukungan tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui penyesuaian kerja sama yang telah terjalin agar tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan program saat ini.
Polda Jatim juga membuka ruang koordinasi untuk memperluas sosialisasi program BKKBN kepada personel kepolisian melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) maupun satuan kerja terkait.
“Kami juga membuka ruang koordinasi untuk pelaksanaan sosialisasi kepada personel melalui Biro SDM maupun satuan terkait sehingga program-program BKKBN dapat diimplementasikan secara optimal,” ungkapnya.
Brigjen Pasma berharap sinergi tersebut mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting sejak dari hulu.
Sementara itu, Inspektur Wilayah III Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Brigjen Pol Hery Wiyanto mengapresiasi komitmen Polda Jatim dalam mendukung agenda pembangunan keluarga.
Ia menilai, kerja sama antara Polri dan BKKBN perlu terus diperkuat melalui implementasi nyata di lapangan. Sinergi tersebut dinilai strategis karena kedua institusi memiliki jaringan hingga tingkat akar rumput.
“Kerja sama Polri dan BKKBN harus terus diperkuat melalui implementasi yang nyata di lapangan,” ujar Brigjen Hery.
Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, mulai dari edukasi bagi calon pasangan muda melalui program Siap Nikah, pemeriksaan dan pendampingan ibu hamil, penguatan program keluarga berencana dengan semangat “Dua Anak Lebih Sehat”, hingga percepatan penurunan stunting.
Untuk memperluas jangkauan program, sekitar 1.300 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di berbagai kecamatan di Jawa Timur telah diarahkan untuk membangun sinergi dengan Bhabinkamtibmas.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan keluarga, perencanaan kehamilan, pengasuhan anak, serta pencegahan stunting.
BKKBN juga siap melakukan koordinasi apabila masih terdapat Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang belum melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pendataan yang akurat dinilai penting agar intervensi pemenuhan gizi dapat diberikan secara tepat sasaran dan mendukung upaya pencegahan stunting secara lebih efektif.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin berharap dukungan Polda Jatim dapat semakin memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Jawa Timur.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain TAMASYA atau Taman Asuh Sayang Anak, GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GENTING atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, SIDAYA atau Lansia Berdaya, serta pemanfaatan Superapps SAKINA sebagai sarana konsultasi keluarga.
Shodiqin juga berharap sosialisasi program tersebut dapat menjangkau peserta didik di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim.
Menurutnya, edukasi mengenai pembangunan keluarga perlu diberikan sejak dini, termasuk kepada generasi muda yang kelak akan memasuki fase kehidupan berkeluarga.
“Kami juga berharap sosialisasi program-program tersebut dapat menjangkau peserta didik di SPN Polda Jatim sehingga dapat membentuk keluarga yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting sejak dini,” ujar Shodiqin.
Selain membahas implementasi program, audiensi tersebut juga membicarakan penyesuaian nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak yang akan berakhir pada 2027.
Penyesuaian itu diperlukan agar kerja sama Polda Jatim dan BKKBN tetap relevan dengan perkembangan kebijakan pemerintah serta mampu menjawab tantangan pembangunan keluarga yang terus berkembang.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Polda Jatim dan BKKBN Jawa Timur berupaya membangun model kolaborasi yang lebih terintegrasi, menghubungkan kekuatan institusi kepolisian dengan jaringan penyuluh dan petugas keluarga berencana, untuk memastikan edukasi, pendampingan, dan intervensi program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pada akhirnya, sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting, tetapi juga membangun fondasi keluarga Jawa Timur yang lebih sehat, tangguh, dan berkualitas.
