PAMEKASAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menginisiasi ruang dialog publik untuk mengulas persoalan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang masih diwarnai banyaknya jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif”, Kamis (16/7/2026), PWI menghadirkan forum yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, insan pers, hingga masyarakat sipil untuk membahas tantangan birokrasi secara terbuka dan konstruktif.
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, mengatakan forum tersebut merupakan implementasi fungsi pers sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga berperan aktif mengawal kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, dinamika birokrasi yang berkembang di Pamekasan perlu dibahas melalui ruang diskusi yang sehat agar mampu melahirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah,” ujar Hairul Anam.
Sebagai Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura, Hairul menilai keberadaan pejabat Plt memang merupakan mekanisme administratif yang sah sebagai solusi transisi ketika terjadi kekosongan jabatan. Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan pejabat definitif tetap menjadi kebutuhan penting dalam memastikan kesinambungan pemerintahan.
Menurutnya, pejabat definitif memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam mengambil keputusan strategis, merumuskan kebijakan jangka panjang, serta memberikan kepastian arah pembangunan daerah.
Meski demikian, Hairul menekankan bahwa FGD tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang harus dipersalahkan, melainkan menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk saling bertukar pandangan.
“FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang,” katanya.
Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persoalan tersebut, PWI menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.
Mereka adalah Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan.
Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA, yang mengarahkan pembahasan pada aspek tata kelola birokrasi, mekanisme pengisian jabatan, fungsi pengawasan legislatif, hingga analisis akademik mengenai efektivitas kepemimpinan di lingkungan pemerintahan daerah.
Forum berlangsung dinamis dengan mengakomodasi berbagai pandangan mengenai tantangan birokrasi, urgensi percepatan pengisian jabatan definitif, serta pentingnya menjaga stabilitas organisasi pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
FGD tersebut juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, di antaranya pengurus dan anggota PWI, insan pers, organisasi nonpemerintah (NGO), akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, Dewan Kehormatan PPMI Madura, HIPMI, KNPI, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya.
Keberagaman peserta mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap kualitas tata kelola birokrasi di Kabupaten Pamekasan, khususnya dalam memastikan pemerintahan berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel.
Melalui forum lintas sektor tersebut, PWI Pamekasan berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi, mempercepat pengisian jabatan strategis secara definitif sesuai ketentuan perundang-undangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama, yakni terwujudnya birokrasi Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Hairul Anam.
FGD tersebut sekaligus menegaskan peran pers tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog publik yang menjembatani komunikasi antara pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
