BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Komitmen pemerintah daerah terhadap suksesnya pelaksanaan sensus tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang menerima petugas sensus di Rumah Dinas Bupati, Rabu (24/6/2026). Dalam kesempatan itu, Setyo Wahono mengikuti proses wawancara dan pendataan sebagai responden, sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Kehadiran petugas sensus di rumah dinas bupati menjadi simbol bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Menurut Bupati Setyo Wahono, sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memotret kondisi riil perekonomian masyarakat. Data yang diperoleh akan menjadi instrumen penting dalam merancang berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh warga Bojonegoro untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini,” ujar Setyo Wahono.
Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus tidak akan digunakan untuk kepentingan di luar statistik. Seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan agar hasil sensus mampu menggambarkan situasi ekonomi secara akurat.
“Berikan data yang sebenarnya sesuai kondisi di lapangan. Informasi yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan lain, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah agar pembangunan semakin tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Bojonegoro melibatkan sebanyak 1.479 petugas yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door.
Pendataan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan sasaran mencakup rumah tangga serta berbagai unit usaha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, petugas sensus dibekali aplikasi digital berbasis telepon genggam dalam proses pengumpulan data. Teknologi tersebut memungkinkan proses pencatatan berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Meski demikian, petugas juga tetap menyiapkan catatan lapangan sebagai instrumen pendukung apabila diperlukan verifikasi maupun informasi tambahan.
Melalui sensus ini, pemerintah berharap memperoleh data terkini mengenai struktur ekonomi masyarakat, perkembangan berbagai sektor usaha, hingga dinamika perubahan ekonomi yang terjadi dalam kurun satu dekade terakhir.
Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pun mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik, memberikan keterangan secara jujur dan lengkap, serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret ekonomi Bojonegoro yang lebih akurat dan mutakhir, sehingga menjadi fondasi kuat bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
