JAKARTA — Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan sebanyak 6.088 personel gabungan untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan terhadap aksi penyampaian pendapat yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di berbagai titik strategis Ibu Kota, Jumat (12/6/2026).
Langkah pengamanan tersebut dilakukan guna memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara luas. Sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengamanan antara lain kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Cikini Raya, serta sejumlah ruas jalan utama yang berpotensi terdampak konsentrasi massa.
Dalam apel kesiapan pengamanan, Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas harus mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan sesuai prosedur. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa yang menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Mahasiswa bukanlah pihak yang harus dihadapi sebagai lawan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang wajib dilayani, dijaga, dan diamankan selama menjalankan hak demokratisnya,” ujar Kapolda dalam arahannya kepada personel.
Kapolda juga menekankan pentingnya disiplin komando di lapangan. Seluruh anggota diminta bertindak berdasarkan prosedur operasional yang berlaku, menghindari tindakan individual tanpa instruksi pimpinan, serta mengutamakan komunikasi persuasif dalam menghadapi berbagai dinamika yang mungkin muncul selama aksi berlangsung.
Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari terjaganya ketertiban, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam menjaga suasana yang kondusif tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Selain itu, Kapolda memastikan bahwa personel yang diterjunkan tidak dibekali maupun diperkenankan menggunakan senjata api selama menjalankan tugas pengamanan aksi.
“Seluruh tindakan di lapangan harus berada dalam satu komando. Tidak boleh ada tindakan di luar prosedur. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, secara humanis, terukur, dan profesional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menjelaskan bahwa kekuatan pengamanan terdiri atas unsur TNI dan Polri dari berbagai satuan.
Dari total 6.088 personel yang disiagakan, sebanyak 500 personel berasal dari TNI, 1.000 personel dari Korps Brigade Mobil (Korbrimob), 200 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel dari Polres Metro Jakarta Besar.
Menurut Budi, kehadiran aparat keamanan bertujuan memberikan perlindungan kepada seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparat hadir untuk memastikan hak tersebut dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, serta tetap menghormati hak masyarakat lain yang menggunakan fasilitas umum dan jalan raya,” katanya.
Polda Metro Jaya juga mengingatkan peserta aksi agar tetap waspada terhadap kemungkinan adanya kelompok tertentu yang berupaya memanfaatkan momentum demonstrasi untuk kepentingan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Menurut Budi, Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah kelompok yang diduga berpotensi mencoba bergabung atau menunggangi aksi mahasiswa.
Karena itu, peserta aksi diimbau menjaga kedisiplinan dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya menciptakan situasi tidak kondusif.
“Jangan sampai ada kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau memanfaatkan aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang ini untuk tujuan yang dapat mengganggu ketertiban,” ujarnya.
Terkait rencana kegiatan di kawasan Bundaran HI, Polda Metro Jaya menilai lokasi tersebut kurang ideal untuk dijadikan titik penyampaian aspirasi karena merupakan pusat aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta salah satu simpul lalu lintas utama Jakarta.
Untuk itu, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mengarahkan konsentrasi massa ke lokasi yang lebih representatif, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.
Langkah tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi tetap dapat berlangsung efektif tanpa menimbulkan dampak yang terlalu besar terhadap aktivitas publik dan perekonomian kota.
Dalam rangka menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menempatkan personel di sejumlah titik strategis, termasuk Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, kawasan DPR/MPR RI, hingga Simpang Semanggi.
Petugas akan melakukan pengaturan arus kendaraan secara dinamis sesuai perkembangan situasi di lapangan. Apabila terjadi peningkatan volume massa atau kepadatan kendaraan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional untuk meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan.
Masyarakat yang memiliki kepentingan di sekitar lokasi aksi juga diimbau untuk memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi Polda Metro Jaya maupun Direktorat Lalu Lintas guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas.
Menutup keterangannya, Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan harapannya agar seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung secara damai, aman, dan terkendali, sehingga hak demokrasi masyarakat tetap terjamin tanpa mengganggu stabilitas keamanan maupun aktivitas publik di Ibu Kota.
“Harapan kami, seluruh kegiatan penyampaian pendapat dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali sehingga aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik serta situasi keamanan tetap terjaga,” pungkasnya.
