BOYOLALI – Langkah penataan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Boyolali memasuki tahap penting. Setelah pembangunan mencapai 100 persen dan sejumlah koperasi mulai beroperasi melayani masyarakat, proses verifikasi dan validasi (Verval) dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, administrasi, serta kondisi fisik koperasi sesuai dengan data yang tercatat.
Verval tersebut berlangsung di 20 titik lokasi KDKMP yang tersebar di wilayah Kabupaten Boyolali, Senin (21/9/2026). Jajaran Babinsa Kodim 0724/Boyolali turut hadir mendampingi pelaksanaan kegiatan di lapangan, sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran proses verifikasi sekaligus memastikan kegiatan berlangsung tertib.
Pelaksanaan Verval melibatkan lima tim yang terdiri atas unsur Kementerian Koperasi, Dinas Provinsi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boyolali yang telah ditunjuk. Tim bergerak secara langsung ke lokasi untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual bangunan dan fasilitas KDKMP.
Pendampingan Babinsa diarahkan untuk membantu koordinasi di lapangan serta mendukung tim selama proses pemeriksaan. Kehadiran aparat kewilayahan tersebut juga menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam mengawal keberadaan KDKMP agar dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kesiapan yang dimiliki.
Pasiter Kodim 0724/Boyolali, Kapten Inf Nasoha, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi dan validasi. Pemeriksaan meliputi surat kepemilikan atau status tanah, kelengkapan administrasi dan justifikasi teknis (Justek), kondisi fisik bangunan, hingga sarana dan prasarana yang telah diterima.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak sekadar berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan adanya kesesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di setiap lokasi.
“Verval ini menjadi bagian penting untuk memastikan data dan kondisi KDKMP sesuai dengan keadaan sebenarnya. Babinsa akan terus membantu pendampingan di lapangan agar proses berjalan lancar,” ujar Kapten Inf Nasoha.
Setelah proses pemeriksaan dilakukan, hasil Verval selanjutnya dilaporkan dan diinput ke dalam basis data Simkopdes. Sistem tersebut kemudian memberikan keterangan secara otomatis mengenai status kelayakan atau ketidaklayakan bangunan KDKMP berdasarkan data yang telah diunggah oleh tim Verval.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya membangun basis data yang lebih tertib sekaligus memberikan gambaran mengenai kesiapan masing-masing KDKMP. Data hasil verifikasi juga menjadi pijakan penting untuk melihat kondisi koperasi secara lebih objektif, baik dari aspek administrasi maupun kesiapan fisik dan fasilitas pendukungnya.
Dengan pembangunan yang telah rampung dan sebagian KDKMP mulai menjalankan aktivitas pelayanan, proses verifikasi dan validasi diharapkan dapat memastikan setiap koperasi memiliki kesiapan yang memadai sebelum menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat.
Di tingkat desa dan kelurahan, keberadaan KDKMP diharapkan tidak berhenti pada tersedianya bangunan dan fasilitas. Lebih jauh, koperasi tersebut dituntut mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara tertib, memiliki administrasi yang baik, serta memberikan pelayanan yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
Pendampingan yang dilakukan Babinsa bersama unsur pemerintah dan tim Verval menjadi bagian dari rangkaian pengawalan tersebut. Melalui koordinasi lintas sektor dan verifikasi berbasis kondisi faktual, keberadaan KDKMP di Kabupaten Boyolali diharapkan semakin siap menjalankan fungsi pelayanan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
