Dugaan Legalitas Penampungan Kayu di Benua Kayong Dipertanyakan, APH Diminta Telusuri Asal-usul Kayu

  • Bagikan
IMG 20261115 WA0003

KETAPANG – Dugaan aktivitas penampungan dan pengolahan kayu tanpa kejelasan dokumen legalitas di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian. Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya kepolisian dan instansi penegakan hukum di bidang kehutanan, diminta menelusuri asal-usul kayu serta legalitas tempat penampungan kayu (TPK) yang diduga dikelola seseorang berinisial E.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi penampungan sekaligus pengolahan kayu tersebut berada di Jalan P. Hidayat, Kecamatan Benua Kayong, tidak jauh dari pusat Kota Ketapang. Keberadaan tempat usaha itu memunculkan pertanyaan mengenai sumber bahan baku kayu, dokumen angkutan hasil hutan, serta perizinan kegiatan pengolahan yang dijalankan.

Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius mengingat peredaran hasil hutan di Indonesia telah diatur melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan. Pengawasan tidak hanya mencakup aktivitas penebangan di kawasan hutan, tetapi juga rantai distribusi, pengangkutan, penampungan, hingga pengolahan kayu.

Saat awak media mendatangi lokasi untuk melakukan konfirmasi terkait aktivitas penampungan dan pengolahan kayu tersebut, pengelola berinisial E maupun pekerja tidak berada di tempat. Upaya memperoleh keterangan mengenai asal-usul kayu, dokumen legalitas, serta perizinan usaha belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, klarifikasi dari pihak pengelola masih diperlukan guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang. Aparat diharapkan tidak hanya memeriksa aktivitas di lokasi, tetapi juga menelusuri kesesuaian dokumen sumber bahan baku dengan volume dan jenis kayu yang ditampung maupun diolah.

Secara hukum, pengelolaan dan peredaran hasil hutan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.

Dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah, diatur larangan terkait hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan serta pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 83 ayat (1). Pasal tersebut memuat ancaman pidana terhadap orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar. Penerapannya tetap harus berdasarkan pembuktian unsur tindak pidana.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara khusus mengatur kewajiban dan larangan dalam kegiatan pengolahan hasil hutan.

Pasal 171 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku tidak sah atau ilegal.

Selanjutnya, Pasal 172 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari.

Adapun Pasal 177 dan Pasal 178 mengatur kewajiban dokumen sah bagi hasil hutan yang berasal dari hutan negara serta kesesuaian dokumen dengan kondisi fisik hasil hutan yang diangkut.

Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi instansi berwenang untuk memeriksa legalitas sumber bahan baku, dokumen angkutan, serta kesesuaian perizinan kegiatan pengolahan kayu.

Atas dasar ketentuan tersebut, aparat penegak hukum bersama instansi terkait, termasuk Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum Kehutanan), diminta melakukan penelusuran terhadap aktivitas penampungan dan pengolahan kayu di wilayah Kecamatan Benua Kayong.

Pemeriksaan diharapkan mencakup asal-usul bahan baku, dokumen legalitas kayu, kesesuaian volume dan jenis kayu, serta perizinan kegiatan usaha pengolahan. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah aktivitas yang berlangsung telah memenuhi seluruh ketentuan hukum atau justru terdapat indikasi pelanggaran.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi dari pihak pengelola tempat penampungan kayu yang disebut berinisial E. Belum ada pula keterangan resmi dari instansi berwenang mengenai status legalitas tempat usaha tersebut.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan persoalan ini. Penegakan hukum terhadap dugaan peredaran hasil hutan ilegal perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kelestarian hutan serta memastikan seluruh aktivitas usaha hasil hutan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *