KETAPANG – Keberadaan sejumlah tempat penampungan kayu (TPK) dan usaha penggergajian kayu (sawmill) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mulai menjadi sorotan. Aktivitas usaha yang diduga belum memiliki kelengkapan dokumen perizinan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas sumber kayu serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Sorotan ini mencuat seiring adanya dugaan aktivitas penebangan dan peredaran kayu yang tidak sesuai ketentuan, termasuk kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH), khususnya Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat.
Berdasarkan penelusuran dan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait pada Senin (16/11/2026), informasi mengenai kelengkapan perizinan usaha penampungan maupun pengolahan kayu tersebut belum memperoleh kejelasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen legalitas usaha, asal-usul kayu, serta administrasi peredaran hasil hutan.
Dalam penelusuran sebelumnya, ditemukan sebuah lokasi penampungan kayu jenis ulin dan kayu lokal yang diduga belum jelas legalitasnya. Lokasi tersebut berada di Jalan Siduk–Ketapang, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, tepatnya di depan PT Patra Logistik.
Keterangan warga setempat menyebutkan bahwa aktivitas pengangkutan kayu di lokasi tersebut telah berlangsung cukup lama. Kendaraan jenis pikap hingga truk disebut kerap keluar masuk untuk mengangkut maupun mengantarkan kayu. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang, terutama terkait dokumen asal-usul dan legalitas kayu yang diperdagangkan.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut administrasi perizinan usaha, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan tata niaga hasil hutan dan upaya perlindungan kawasan hutan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penelusuran rantai pasok kayu dari sumber hingga tempat pengolahan dan penjualan.
Atas temuan tersebut, Gakkum Kehutanan dan Polda Kalimantan Barat diminta melakukan pemeriksaan serta audit terhadap sejumlah titik TPK dan sawmill di Kabupaten Ketapang. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh aktivitas usaha telah memenuhi persyaratan perizinan, memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah, serta dapat mempertanggungjawabkan asal-usul kayu yang dikelola.
Transparansi dan ketegasan aparat dalam menindaklanjuti persoalan ini menjadi penting agar tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap aktivitas usaha yang berpotensi melanggar ketentuan kehutanan. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara objektif tanpa tebang pilih, sehingga kepastian hukum dan kelestarian sumber daya hutan tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan terkait kelengkapan perizinan dan legalitas kayu di lokasi tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan dari instansi berwenang. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pemilik usaha maupun pihak terkait guna memastikan pemberitaan berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.












