Ngawi — Pemerintah Kabupaten Ngawi terus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan literasi keuangan, perluasan akses permodalan formal, serta penguatan perlindungan usaha. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong pelaku UMKM agar lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan bisnis sekaligus mampu berkembang secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi yang difasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Ngawi bersama sejumlah instansi terkait. Program ini dirancang untuk memperluas pemahaman pelaku usaha mengenai layanan keuangan yang aman, legal, dan mampu mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh berbagai materi strategis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, BPJS Ketenagakerjaan Ngawi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ngawi, serta Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Materi yang diberikan mencakup penguatan literasi keuangan, pemanfaatan akses pembiayaan formal, hingga pentingnya perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Irine Sulistyowati, menegaskan bahwa peningkatan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan UMKM di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
Menurutnya, pelaku usaha tidak hanya dituntut memahami berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola risiko usaha secara tepat. Dengan demikian, aktivitas bisnis dapat berjalan lebih stabil, produktif, dan memiliki prospek pertumbuhan yang lebih kuat.
“Melalui edukasi ini, kami ingin para pelaku UMKM semakin memahami akses perbankan dan lembaga keuangan formal sehingga tidak bergantung pada sumber pembiayaan yang berisiko. Di sisi lain, perlindungan usaha juga perlu diperhatikan agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih aman dan produktif,” ujar Irine.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi Pengenalan Produk Permodalan dan Perlindungan Usaha tersebut merupakan bagian dari agenda berkelanjutan TPAKD Kabupaten Ngawi dalam memperluas inklusi keuangan di daerah. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha diharapkan memiliki bekal yang memadai untuk mengambil keputusan keuangan secara lebih terukur, rasional, dan sesuai kebutuhan pengembangan usaha.
Selain meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, program tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan akses layanan keuangan yang lebih luas, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
TPAKD juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan pelaku usaha dengan berbagai layanan pembiayaan dan perlindungan usaha yang tersedia. Kehadiran forum kolaboratif ini diharapkan mampu mengurangi hambatan akses keuangan yang selama ini masih dihadapi sebagian UMKM, terutama dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal.
Irine menambahkan, kegiatan edukasi serupa akan terus diperluas agar semakin banyak UMKM di Kabupaten Ngawi memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan dan perlindungan usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha naik kelas, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.
“Harapannya, semakin banyak UMKM yang memanfaatkan layanan keuangan formal dan perlindungan usaha secara optimal sehingga mampu memperluas usahanya, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” pungkasnya.
Melalui penguatan literasi keuangan dan perluasan akses terhadap layanan pembiayaan yang aman, Pemerintah Kabupaten Ngawi optimistis sektor UMKM akan semakin berkembang sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah, UMKM yang memiliki akses permodalan memadai dan perlindungan usaha yang kuat diyakini akan lebih siap menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
