BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Satuan Pendidikan bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara lantai 2 Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Selasa (22/9/2026), menjadi bagian dari tindak lanjut program BBPMP Jawa Timur sekaligus ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan yang memberikan rasa aman bagi peserta didik.
Pendampingan tersebut diarahkan pada penyusunan langkah kerja yang lebih sistematis melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN. Keberadaan kelompok kerja diharapkan mampu mengintegrasikan peran berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mencegah serta menangani persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan peserta didik di satuan pendidikan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, menekankan bahwa pembentukan Pokja BSAN tidak cukup hanya bersifat administratif. Menurutnya, setiap program perlu disusun berdasarkan perencanaan yang terukur, dilengkapi mitigasi risiko, indikator keberhasilan, serta kertas kerja yang mampu menjadi pedoman pelaksanaan sekaligus evaluasi.
“Monitoring dan evaluasi harus mampu menggambarkan secara akurat apa yang sedang dan telah terjadi di lapangan. Sistem harus terancang dengan baik sejak awal, termasuk kejelasan kertas kerja dari masing-masing instansi terkait,” ujar Kusnandaka.
Ia menilai sistem kerja yang terstruktur akan memudahkan pemerintah dalam melihat perkembangan pelaksanaan program secara objektif. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan pembagian peran yang jelas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo, mengatakan tantangan perlindungan anak di lingkungan pendidikan terus berkembang. Persoalan yang sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan interaksi langsung di sekolah, kini juga meluas ke ruang digital yang memiliki karakter berbeda dan membutuhkan pola penanganan yang lebih adaptif.
Menurut Anwar, satuan pendidikan sebelumnya telah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Satgas Kekerasan. Namun, perkembangan teknologi dan penggunaan media digital oleh peserta didik menghadirkan tantangan baru, termasuk potensi terjadinya perundungan melalui ruang siber atau cyberbullying.
“Dulu kita sudah memiliki TPPK serta Satgas Kekerasan. Namun, tantangannya sekarang tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah, termasuk ranah digital. Oleh karena itu, pendampingan di sekolah harus lebih ditingkatkan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi,” ungkapnya.
Karena itu, penguatan budaya sekolah aman dan nyaman tidak hanya ditempatkan sebagai program pencegahan kekerasan secara konvensional. Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem perlindungan peserta didik yang mampu merespons perubahan lingkungan sosial dan perkembangan teknologi.
Pendampingan berlangsung hingga sore dengan agenda utama merancang penyusunan Pokja BSAN serta menyusun langkah kerja terpadu antarpemangku kepentingan. Forum tersebut melibatkan sejumlah unsur pemerintahan dan pendidikan agar kebijakan yang disusun dapat berjalan secara terkoordinasi dan tidak berhenti pada tataran administratif.
Sejumlah instansi yang hadir antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Disdukcapil, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan kepala sekolah jenjang SD serta SMP di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui workshop dan pembentukan Pokja BSAN tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya membangun sistem kerja lintas sektor yang lebih terarah dalam memastikan perlindungan peserta didik. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu memperkuat pencegahan, mempercepat penanganan persoalan, serta memastikan proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
Pada akhirnya, budaya sekolah aman dan nyaman tidak hanya berkaitan dengan terbebasnya satuan pendidikan dari kekerasan. Lebih jauh, konsep tersebut menempatkan sekolah sebagai ruang tumbuh yang mampu memberikan rasa aman, membangun karakter, menjaga martabat peserta didik, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.
