KETAPANG – Dugaan aktivitas penampungan dan pengolahan kayu tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Keberadaan sejumlah tempat penampungan kayu (TPK) yang diduga beroperasi tanpa kelengkapan dokumen legalitas memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul kayu serta pengawasan terhadap aktivitas usaha perkayuan di wilayah tersebut.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Jalan Rahadi Ismail, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong. Lokasi tersebut diduga menjadi tempat penampungan sekaligus pengelolaan kayu. Keberadaannya yang tidak jauh dari pusat Kota Ketapang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.
Dugaan aktivitas tersebut juga memunculkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait kemungkinan adanya kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung atau kawasan hutan lainnya yang pengambilannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Saat awak media mendatangi lokasi untuk melakukan konfirmasi, pemilik maupun pekerja tidak berada di tempat. Kondisi lokasi yang relatif tertutup juga membuat aktivitas di dalamnya tidak dapat diketahui secara langsung. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan mengenai identitas pengelola, sumber pasokan kayu, maupun dokumen perizinan yang dimiliki.
Persoalan ini menjadi penting untuk ditelusuri, mengingat legalitas usaha perkayuan tidak hanya berkaitan dengan izin operasional, tetapi juga harus mencakup asal-usul bahan baku dan kelengkapan dokumen pengangkutan hasil hutan.
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), bersama aparat penegak hukum di bidang kehutanan, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Penelusuran diharapkan tidak hanya menyasar tempat penampungan dan pengolahan kayu, tetapi juga mengungkap rantai pasokan, pihak pemasok, serta pihak-pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Secara regulasi, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya. Penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar juga menjadi bagian penting dalam upaya melindungi kawasan hutan dari eksploitasi yang tidak sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola lokasi maupun instansi berwenang mengenai legalitas aktivitas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait guna memastikan apakah kegiatan penampungan dan pengolahan kayu tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Publik berharap aparat tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, penindakan harus dilakukan secara tegas dan transparan tanpa pandang bulu. Perlindungan hutan bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.












