Tuban – Pemerintah daerah di Tuban melaksanakan program verifikasi dan validasi data kependudukan tahun 2026 dengan pendekatan langsung ke rumah-rumah warga. Inisiatif ini disambut positif oleh masyarakat karena dinilai memperkuat kedekatan antara aparatur pemerintah dan penduduk sekaligus meningkatkan akurasi basis data kependudukan.
Pelaksanaan kegiatan yang menyasar berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Kerek, melibatkan aparatur sipil negara yang turun langsung melakukan pendataan di lapangan. Metode jemput bola ini dinilai efektif dalam menangkap kondisi faktual masyarakat secara lebih presisi.
Kepala Desa Wolutengah, Rasdan, menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas data pemerintah. Ia menyebutkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, pihak kecamatan, serta para ketua rukun tetangga menjadi kunci kelancaran pelaksanaan di wilayahnya.
Menurutnya, pembaruan data yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat merupakan aspek krusial dalam perencanaan program pemerintah.
Dukungan serupa datang dari unsur ketua lingkungan setempat. Ketua RT 1 RW 4 Dusun Kanoman, Joko Susilo, menyatakan telah mengoordinasikan warga agar dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang diperlukan secara terbuka. Ia menilai keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendataan.
Dari kalangan tokoh masyarakat, Darman turut berperan dalam mendampingi tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Diskominfo-SP Tuban selama proses verifikasi berlangsung. Ia membantu memfasilitasi akses petugas ke sejumlah rumah warga yang sebagian besar masih memiliki ikatan kekerabatan erat.
Para tokoh lokal tersebut menegaskan bahwa keterlibatan warga tidak hanya memperlancar proses teknis pendataan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Mereka berharap hasil verifikasi ini mampu menghasilkan basis data yang lebih valid sehingga distribusi program dan bantuan sosial dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran.
