Dugaan TPK dan Sawmill Ilegal di Ketapang, APH Diminta Usut Legalitas Perizinan

  • Bagikan
IMG 20261114 WA0027

KETAPANG – Aktivitas tempat penampungan kayu (TPK) dan tempat penggergajian kayu (sawmill) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Sejumlah lokasi usaha pengolahan dan penampungan kayu diduga belum memiliki kelengkapan perizinan maupun dokumen legalitas sumber bahan baku yang dapat dipastikan.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul kayu yang ditampung dan diolah, termasuk keabsahan dokumen pengangkutan serta perizinan usaha yang dimiliki pengelolanya. Aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian dan instansi yang berwenang di bidang kehutanan, didorong untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Berdasarkan penelusuran awak media, salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Jalan Arif Rahman Hakim, Kampung Banjar, tidak jauh dari pusat Kota Ketapang. Lokasi tersebut diduga menjadi tempat penampungan sekaligus pengelolaan kayu.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, tempat penampungan tersebut disebut memiliki tempat penggergajian kayu (sawmill) di Jalan Abu Samah. Namun, ketika awak media mendatangi lokasi untuk meminta konfirmasi mengenai aktivitas usaha, sumber pasokan kayu, serta dokumen perizinannya, pemilik maupun pihak pengelola tidak berada di tempat.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai legalitas aktivitas usaha itu belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan.

Selain lokasi tersebut, informasi mengenai keberadaan tempat penampungan dan pengolahan kayu lainnya juga mencuat di wilayah Kecamatan Benua Kayong, tepatnya di Desa Padang. Aktivitas usaha di lokasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian kegiatan operasional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan legalitas usaha perkayuan bukan sekadar menyangkut kepemilikan izin operasional. Aspek yang tidak kalah penting adalah kepastian asal-usul bahan baku kayu. Setiap kayu yang diperdagangkan, diangkut, ditampung, maupun diolah harus dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya.

Dalam ketentuan hukum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi salah satu landasan pengaturan pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur larangan dan penindakan terhadap praktik pembalakan liar serta berbagai bentuk perusakan hutan.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2026, mengatur tata kelola pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan.

Secara khusus, Pasal 163 PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap usaha pengolahan hasil hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan. Adapun ketentuan mengenai pengangkutan, penguasaan, dan kepemilikan hasil hutan juga mensyaratkan dokumen legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, keberadaan TPK maupun sawmill perlu dipastikan memiliki perizinan usaha yang sesuai, serta mampu menunjukkan dokumen sah mengenai asal-usul bahan baku kayu yang dikelola.

Masyarakat berharap Kapolres Ketapang dan Kapolda Kalimantan Barat dapat berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Lestari, dinas kehutanan, serta aparat penegak hukum terkait untuk menelusuri dugaan tersebut.

Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyasar tempat pengolahan kayu, tetapi juga menelusuri rantai pasok bahan baku, mulai dari lokasi penebangan, pihak pemasok, dokumen pengangkutan hingga perusahaan atau perseorangan yang melakukan penampungan dan pengolahan.

Penegakan hukum terhadap dugaan praktik perkayuan ilegal harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Langkah tersebut penting untuk memastikan kegiatan ekonomi di sektor kehutanan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus melindungi kelestarian hutan dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pemilik maupun pengelola lokasi yang dimaksud mengenai perizinan usaha dan legalitas kayu yang dikelola. Konfirmasi kepada pihak terkait tetap diperlukan agar pemberitaan ini memenuhi prinsip keberimbangan.

Publik kini menantikan langkah konkret instansi berwenang untuk memastikan apakah aktivitas penampungan dan pengolahan kayu tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum atau justru terdapat pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *