BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Komitmen tersebut tercermin dari keberhasilan daerah ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pencapaian tersebut diserahkan secara resmi dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono hadir bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar untuk menerima langsung hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Bojonegoro telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku.
Dengan capaian ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi bagian dari 33 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini WTP pada tahun pemeriksaan 2025. Raihan tersebut sekaligus mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas administrasi keuangan dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Meski demikian, BPK mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai simbol prestasi administratif. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan kewajiban mendasar setiap pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat.
Menurutnya, proses pemberian opini dilakukan melalui mekanisme audit yang ketat, independen, dan objektif. Penilaian tidak hanya didasarkan pada kesesuaian penyajian laporan keuangan, tetapi juga melalui tahapan verifikasi berlapis atau cross review antara tim pemeriksa di daerah dan pusat guna menjaga kualitas, integritas, serta kredibilitas hasil pemeriksaan.
“Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun opini ini tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa seluruh aktivitas keuangan terbebas sepenuhnya dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan yang baik tidak hanya berhenti pada penyusunan laporan yang sesuai standar, melainkan juga harus diiringi dengan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan pengawasan, serta komitmen berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih.
Karena itu, BPK mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan membangun budaya birokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran.
Bagi Kabupaten Bojonegoro, raihan opini WTP bukan sekadar pengakuan atas kualitas laporan keuangan, melainkan juga menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan yang transparan dan tepat sasaran diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penguatan sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang semakin terbuka dan profesional, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ke depan, tantangan yang dihadapi bukan hanya menjaga kualitas laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
Dengan demikian, opini WTP menjadi lebih dari sekadar capaian administratif. Ia merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya pembangunan Bojonegoro yang berkelanjutan dan inklusif.
