Boyolali — Pemerintah Indonesia resmi mengoperasionalkan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Peresmian nasional yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berlangsung secara terpusat dan diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI, serta unsur terkait melalui jaringan virtual dari berbagai wilayah di Indonesia, Sabtu (16/05/2026).
Di Kabupaten Boyolali, kegiatan tersebut dipusatkan di KDKMP Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo. Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, S.E. hadir mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han.
Momentum tersebut tidak hanya menjadi simbol dimulainya operasional koperasi desa secara nasional, tetapi juga menandai keseriusan pemerintah dalam membangun sistem ekonomi yang berakar langsung pada masyarakat pedesaan. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia memberikan apresiasi khusus kepada jajaran TNI, terutama Babinsa, Danramil hingga Dandim, yang dinilai berperan signifikan dalam percepatan pembangunan koperasi di berbagai daerah.
Menurutnya, keterlibatan aparat teritorial TNI telah menjadi kekuatan penting dalam memastikan pembangunan koperasi berjalan efektif hingga menjangkau tingkat desa.
Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Babinsa, Danramil dan Dandim. Tanpa mereka pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini tidak akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peresmian koperasi tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik atau pusat usaha baru, melainkan menjadi implementasi nyata amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial.
Pemerintah mencatat sebanyak 9.294 titik koperasi telah selesai dibangun di seluruh Indonesia, dengan 1.061 titik di antaranya kini siap beroperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi penghubung distribusi pangan, penguatan UMKM, penyediaan logistik, hingga mendukung ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan tonggak penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional dari tingkat paling dasar, yakni desa.
Presiden menyampaikan bahwa koperasi yang diresmikan bukan hanya berdiri dalam bentuk gedung semata, namun telah dilengkapi sistem manajemen, gudang penyimpanan, sumber daya manusia, serta dukungan logistik yang dipersiapkan sebagai fondasi kebangkitan ekonomi pedesaan.
Ia juga mengapresiasi capaian pembangunan koperasi yang dinilai berlangsung cepat dan efektif. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pemerintah mampu merealisasikan pembangunan ribuan koperasi di berbagai wilayah Indonesia, sebuah pencapaian yang disebut Presiden sebagai bukti kemampuan bangsa dalam bergerak secara terorganisir dan terukur.
Selain itu, Presiden menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terintegrasi dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa di masa mendatang. Program tersebut diyakini mampu menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga distribusi pangan lokal secara langsung.
Kita harus memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memajukan bangsa Indonesia. Tidak boleh kendor dan pantang menyerah. Fundamental ekonomi kita kuat dan Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi global,” tegas Presiden.
Bagi pemerintah, keberadaan koperasi desa tidak hanya diarahkan sebagai pusat kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang, penguatan ekonomi berbasis desa dipandang menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperluas peluang kesejahteraan hingga ke tingkat akar rumput.
Kehadiran Babinsa dalam proses pembangunan hingga pendampingan koperasi pun menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa kini tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan melalui sinergi lintas institusi demi menciptakan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia.
