BOJONEGORO — Sorotan terhadap operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kebonagung terus bergulir, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap aspek kelayakan lingkungan dan jaminan higienitas pangan bagi ribuan penerima manfaat.
Pemerintah daerah melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Bojonegoro mulai memberikan respons atas pemberitaan yang berkembang. Wakil Bupati Bojonegoro, Dra. Nurul Azizah, M.M., yang juga menjabat sebagai penasehat Satgas MBG, saat dikonfirmasi menyampaikan tanggapan singkat.
Inggih, matur nuwun,” ujarnya melalui pesan singkat.
Meski disampaikan secara ringkas, respons tersebut menunjukkan bahwa informasi yang beredar telah diterima dan menjadi perhatian di tingkat pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, S.E., juga turut memberikan tanggapan awal saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait kondisi yang terjadi.
Kami sampaikan,” tulisnya singkat.
Sebelumnya, dapur MBG Kebonagung menjadi sorotan karena lokasinya yang berdekatan dengan bangunan sarang burung walet yang berpotensi menjadi sumber pencemaran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat fasilitas tersebut melayani sebanyak 2.533 penerima manfaat dari 29 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK.
Dalam perspektif regulasi, keberadaan dapur sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar lokasi yang bebas dari potensi pencemaran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa fasilitas pengolahan makanan tidak diperbolehkan berada di dekat sumber kontaminasi yang dapat mengganggu keamanan pangan.
Selain itu, standar higiene sanitasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga yang menekankan pentingnya lingkungan pengolahan makanan yang bersih, aman, dan terlindungi dari potensi pencemaran biologis.
Dengan besarnya jumlah penerima manfaat yang bergantung pada dapur tersebut, perhatian terhadap aspek kelayakan tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab perlindungan kesehatan publik, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
Respons awal dari pemerintah daerah ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi langkah lanjutan berupa verifikasi lapangan, evaluasi teknis, serta penanganan yang terukur guna memastikan bahwa pelaksanaan program MBG tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
